Subscribe RSS
Organisasi PNI Partai Nasional Indonesia Feb 07

Ideologi Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pilihan untuk jadikan nasionalisme menjadi haluan ideologi partai tidak terlepas dari keadaan yang laku waktu itu. Perpecahan di kelompok Sarekat Islam sampai pemberontakan PKI 1926 membawa efek buat perubahan politik di Hindia Belanda. Sukarno, salah satunya pendiri PNI, lewat tulisannya “Nasionalisme, Islamisme serta Marxisme”, menyarankan persatuan di kelompok golongan politik di Hindia Belanda.

“Argumentasi yang dikemukakan Sukarno dalam esei itu pertama kali berbentuk taktis. Nasionalisme disaksikan menjadi satu program minimal, diatas landasan itu unsur-unsur yang berlainan itu bisa bekerja bersama,” catat John D Legge dalam Sukarno: Biografi Politik.

Sukarno menyatakan nasionalisme ialah ideologi yang dapat menjadikan satu beberapa ketidaksamaan serta melempangkan jalan ke arah kemerdekaan. Dalam hal ini Sukarno dipengaruhi oleh beberapa ide nasionalisme Hindia yang sudah terlebih dulu diusung oleh Indische Partij yang dibangun oleh triumvirat Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo serta Suwardi Suryaningrat.

“Di dalam beberapa ide mereka Sukarno temukan pembenaran buat satu bentuk nasionalisme yang tidak memiliki kandungan prinsip spesifik pada Islam, teori perjuangan kelas, ataupun hubungan resmi dengan grup etnik spesifik,” catat MC. Ricklefs dalam Riwayat Indonesia Moderen.

Dengan pemahaman nasionalisme yang longgar itu, PNI dapat menyelesaikan landasan partai yang nantinya dapat mempersatukan “semua kemampuan revolusioner pada sebuah ikatan,” tutur Sukarno. Selain itu Soenario mengaku PNI menjadi “partai baru yang berbentuk nasional Indonesia dalam makna luas serta tidak chauvinistis,” katanya dalam memoarnya.

Berdirinya Partai Nasional Indonesia

Semenjak berdiri, PNI mengadakan kongres 2x. Kongres pertama diadakan di Surabaya pada 28-30 Mei 1928 serta kongres ke-2 di Jakarta, 18-20 Mei 1929. Dalam kongres pertama, Sukarno menyampaikan azas nasionalisme PNI ke hadapan beberapa ribu pengikutnya, sekaligus juga pertemuan sah pertama pada pemimpin partai serta konstituennya. Bahkan juga agen Dinas Pengawasan Politik pemerintah juga ikut menyelinap ke dalamnya.

“Rapat terbuka yang saat kongres didatangi massa seputar 3000 – 3500 orang arek-arek Surabaya, terbagi dalam pimpinan serta massa PNI dan partisipan, serta tentunya wakil dari Pemerintah Hindia Belanda serta PID (Politieke Inlichtingen Dienst),” kata Iskaq.

Iskaq sendiri dalam kongres itu memperlancar masukan pada praktek exorbitante rechten, hak spesial gubernur jenderal untuk tangkap atau mengasingkan siapa saja yang dipandang mengganggu ketertiban umum serta menantang pemerintah kolonial. Beberapa materi perbincangan kongres yang menyerang kebijaksanaan pemerintah tingkatkan kewaspadaan pada partai yang baru berdiri itu.

Kongres ke-2 di Jakarta dikit berlainan dari kongres pertama sebab saat itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan sekaligus juga jadi lagu harus sah partai. Peserta sidang juga hadir dari beberapa daerah di Indonesia, terkecuali cabang Ulusiau, “karena ketuanya G. Dauhan dilarang hadir ke kongres PNI oleh Residen di Manado,” kata Iskaq. Materi perbincangan di kongres tidak banyak jauh berlainan dari kongres pertama. Masih gawat pada pemerintah kolonial.

Bersamaan dinamisnya pekerjaan PNI, pengawasan pemerintah kolonial juga makin ketat. Beberapa pemimpin PNI yang menggalang kemampuan tidak cuma di kelompok partai, pun meluaskan peranannya dengan membangun Permufakatan Perhimpunan Politik Berkebangsaan Indonesia (PPKI) sebagai motor beberapa pertemuan politik serta Sumpah Pemuda pada 1928. Iklim politik kembali memanas bersamaan munculnya pemimpin-pemimpin politik yang baru itu.

“Pemerintah kolonial mulai menantang beberapa pemimpin baru. Pada kurun saat itu komune beberapa orang Belanda pun makin cenderung ke kanan dan terasa begitu kuatir serta sakit dengan rapat-rapat umum yang besar, dimana Sukarno serta pemimpin-pemimpin yang lain dengan seenaknya mencerca penguasa kolonial,” catat sejarawan Ricklefs.

Ketegangan yang berlangsung semenjak berdirinya PNI pada akhirnya berbuntut pada penangkapan beberapa pemimpin PNI. Pada 29 Desember 1929, Sukarno bersama Maskoen, Soepriadinata serta Gatot Mangkoepradja diamankan di Yogyakarta selesai hadir rapat umum yang diadakan PPKI. Serangkaian yang diawali semenjak 24 Desember itu menurut Iskaq berlangsung “pada 37 tempat, yaitu 27 di Jawa, 8 di Sumatera, 1 di Sulawesi serta 1 kembali di Kalimantan. Penangkapan semuanya sejumlah 180 pimpinan PNI,” kata Iskaq mencuplik info Soenario.

Penangkapan beberapa ratus pemimpin PNI, termasuk juga beberapa pemimpin pentingnya, sudah membuat PNI lumpuh. Menurut Ricklefs dengan penangkapan itu pekerjaan politik PNI berhenti keseluruhan. “Tanpa Sukarno, jadi PNI begitu lemah,” katanya. Meski begitu, lanjut Ricklefs, “konsepsi nasional Indonesia yang tidak memiliki hubungan keagamaan ataupun kedaerahan spesifik mulai di terima dengan luas di kelompok elite.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.